Artikel
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
23 Juni 2018 11:44:09
Administrator
626 Kali Dibaca
Perpustakaan Online
Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (self governing community) sekaligus pemerintahan lokal desa (local self government). Baca selengkapnya







POSYANDU BALITA DAN LANSIA DESA LANGGAHAN
PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/GANG
PENYERAHAN BLT DD TAHAP KE 10 DESA LANGGAHAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANGDES) LANGGAHAN
BLT DDS LANGGAHAN TAHAP 8 TAHUN 2026
SOSIALISASI 1000 HPK PENCEGAHAN STUNTING DESA LANGGAHAN
MUSDES RKPDES TAHUN 2027 DESA LANGGAHAN
POSYANDU BALITA TUNJUNG SARI BANJAR LANGGAHAN KAUH
PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DESA LANGGAHAN
PENETAPAN APBDES DESA LANGGAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
PADAT KARYA TUNAI DESA LANGGAHAN
KEGIATAN DESA ANTI SAMPAH PLASTIK
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP 7 DESA LANGGAHAN
Pemdes Langgahan Kembangkan Website Desa Berbasis OpenSID
RAPAT PEMBAHASAN KEGIATAN PENATAAN ALIRAN SUNGAI DI WISATA PELISAN DESA LANGGAHAN
PEMBANGUNAN TOILET DI JABA PURA PUSEH DESA LANGGAHAN
POSYANDU BALITA MAWAR SARI BANJAR LANGGAHAN KANGIN DESA LANGGAHAN
POSYANDU BALITA MAWAR SARI LANGGAHAN KANGIN
SERVIS JALAN LANGGAHAN KANGIN MENUJU LANGGAHAN KAUH 1
REMUG STUNTING DESA LANGGAHA
POSYANDU BALITA MAWAR SARI DESA LANGGAHAAN